Keputusan ini mendapat penentangan di negara yang merupakan salah satu yang paling taat pada agama di Afrika Utara ini dan di mana mayoritas wanitanya memakai jilbab.
Pemerintah Aljazair yang berhaluan sekuler-mengatakan bahwa ini sebagai bagian dari pengenalan paspor biometrik baru, semua perempuan harus difoto tanpa jilbab.
"Kami berada dalam sebuah negara Islam dan negara tidak boleh mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan agama kami," kata Abderahmane Chibane, ketua Asosiasi Ulama Muslim yang merupakan kelompok ulama Islam terkemuka.
"Haram"
Menteri Dalam Negeri Yazid Zerhouni, yang bertanggung jawab atas ide paspor baru, membela larangan tersebut, mengatakan "aturan-aturan ini diperlukan untuk membawa Aljazair sesuai dengan konvensi internasional."
"Cadar harus dilepas sesuai dengan peraturan internasional yang mengharuskan dahi dan telinga seseorang harus terlihat pada foto itu," kata Zerhouni.
"Aku tidak akan pernah melepas kerudung saya, saya lebih suka tidak pernah bepergian," Nachida Belili, seorang mahasiswa 19 tahun, kepada Reuters di ibukota Aljazair.
Bouguera Soltani, pemimpin partai MSP, mengatakan sudut pandang ini harus dihormati. "Bukan orang-orang yang harus mengikuti pemerintah tetapi pemerintah yang harus mengikuti orang-orang," ia mengatakan kepada media Aljazair.
Grand Mufti Saudi Arabia's, Syekh Abdul-Aziz Al al-Sheikh - yang menjadi otoritas moral bagi banyak warga Aljazair - telah mengeluarkan fatwa, atau perintah agama, pada masalah ini.
"Ini adalah haram (dilarang) bagi seorang muslim untuk meminta seorang wanita melepas cadarnya," dua harian Aljazair mengutip perkataan ulama tersebut.
[za/worldbulletin]
